Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Siapa Bilang Pilkades Itu Ditunda ? Sedangkan Aturan Tidak Ada | PikiranSaja.com

 

PIKIRANSAJA.COM - Pilkades Itu adalah Pilih kepala desa dimana masyarakat desa sebagai konstituen yang memberi amanah kepada seseorang untuk memimpin dirinya dan keluarganya didesa disegala aspek yang mempengaruhi harkat dan martabat hidupnya. 

Pilkades Serentak di Kabupaten Aceh Tenggara itu tidak ada karena regulasi (qanun ) untuk mengadakan pilkades itu belum ada , jadi dari mana istilah ditunda sedangkan belum ada aturan yang mengatur bahkan menyuruh tentang itu. Pilkades di Aceh Tenggara adalah bentuk dipaksakannya sebuah keinginan tanpa memikirkan sebuah kebutuhan. Seharusnya dalam pengadaan Pikades serentak ini harus dikaji secara sistematis agar terealisasikan dengan baik. Melihat fenomena di Aceh Tenggara adalah fenomena filosofi dealer dimana demi produk laku administrasi boleh belakangan, seharusnya produk itu dikeluarkan harus lengkap dengan ijin dan SOP yg di undang-undang kan.

BACA JUGA

Silaturahmi Karang Taruna kecamatan Lawe Alas dengan Baitulmal Aceh Tenggara

Heboh Kebakaran di Desa Lawe Sagu, Kutacane-Aceh Tenggara

Karang Taruna Kecamatan Deleng Pokhkisen Ikut Serta Acara Penyuluhan Bahaya Narkoba Dalam Rangka TMMD Reg Ke-111 Kodim 0108/Agara TA 2021

Apalagi dalam pengadaan PILKADES tersebut ada isunya ada uang pendaftaran yang tak jelas aturan/regulasinya dari mana, sedangkan dalam undang-undang tegas menyatakan bahwa biaya dalam PILKADES tidak boleh dari calon Kepala Desa , harus nya dari APBK menurut UU No 6 Tahun 2014 pasal 34 ayat no 6 ATAU APBDES yang ditetapkan melalui peraturan desa ( Perdes ).

BACA JUGAKrisis Moral Muda-Mudi di Kutacane, Aceh Tenggara

Secara kasat mata tentang pilkades yang serentak ini kita melihat yang dirugikan dari hal ini adalah calon kepala desa, namun jika dikaji secara filosofi yang sangat dirugikan secara fundamental adalah rakyat atau masyarakat didesa tersebut, karena tidak bisa memberikan amanahnya kepada seseorang untuk memimpin dan memikirkan harkat dan martabat hidup mereka di desanya melalui PILKADES untuk memilih Kepala Desa. Namun apalah kata instansi terkait tak peka bahkan wakil kita di gedung DPR K Aceh Tenggara terkhusus Komisi A tak bisa mencegah ini dari awal sesuai fungsi pengawasannya.



Penulis : Dahrinsyah Cane 

Post a Comment

0 Comments