Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

IKAMARA Yogyakarta adakan Diskusi Publik Terkait "Carut Marut Pilkades Agara" | PikiranSaja.com


PIKIRANSAJA.COM - Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Aceh Tenggara Yogyakarta (IKAMARA) mengadakan kegiatan diskusi publik secara online menyoroti persoalan carut marut pilkades di agara. 

Dalam kesempatan tersebut ada beberapa narasumber yang dihadirkan di antaranya: Firman Desky selaku Kabag Tata Pemerintahan Sekdakab Agara. Nara sumber kedua, Rudi Tarigan selaku pengamat dan salah satu calon kades. Narasumber ketiga, Yahdi Hasan Ramud selaku anggota Dewan DPR Aceh. Dan dipandu oleh moderator tokoh aktivis Mahasiswa Yogyakarta Wanda Farmizal.

BACA JUGASiapa Bilang Pilkades Itu Ditunda ? Sedangkan Aturan Tidak Ada

Apriadi selaku ketua panitia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan wawasan kepekaan mahasiswa terhadap kondisi politik di Aceh Tenggara. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan agar masyarakat secara umum teredukasi dalam membaca situasi politik di tingkat desa. 

Dalam diskusi tersebut, Yahdi Hasan Ramud mengatakan, buruknya proses pelaksanaan pilkades di Agara diakibatkan lemahnya komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif. Sehingga pilkades secara serentak terkendala dikarenakan regulasi Qanun belum diselesaikan hingga saat ini.

Menurut Rudi Tarigan selaku Narasumber kedua, Rudi tarigan mengatakan bahwa carut marutnya pilkades di Agara sangat merugikan masyarakat secara umum dan Calon kepala desa akibat penundaan pilkades secara serentak dan cost politik yang begitu mahal dan tingginya tendensi politik yang dapat menimbulkan perpecahan masyarakat di tingkat desa.

BACA JUGA AHY Buka-bukaan dan Tidak Gentar Soal Pilpres 2024

Sementara Narasumber pertama Firman Desky yang merupakan perwakilan dari pemerintah tidak dapat hadir dalam kegiatan diskusi tersebut. 

Fahmi Desky selaku ketua IKAMARA berharap dengan adanya acara diskusi ini, agar pemerintah daerah lebih peka baik eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan untuk dapat segera menuntaskan persoalan pilkades secara serentak agar masyarakat umum mendapat kepastian dan para calon kepala desa tidak di rugikan akibat ketidakjelasan tahapan pilkades tersebut.



Penulis : (Gj)

Post a Comment

0 Comments